Wujudkan NKRI POROS MARITIM Melalui Sinergitas Kelembagaan

MANADO –  Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah mencanangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia. Salah satu faktor penunjang sebuah Negara Poros Maritim yang kuat adalah dengan membangun kekuatan pertahanan yang memadai. Hal ini yang dikaji dalam Focus Group Discussion bersama Lemhanas RI dengan Forkopimda Sulawesi Utara, yang digelar di aula Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Selasa (8/9).

Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs. Wilmar Marpaung, S.H., saat paparkan kondisi kamtibmas Sulut

Tim Pengkaji Lemhanas yang dipimpin oleh Mayjen TNI Hari Mulyono, SE, MM ini mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Forkopimda Sulut termasuk Kapolda Sulut, terkait informasi dan data yang dibutuhkan Tim dalam menyusun kebijakan NKRI sebagai Negara Poros Maritim Dunia.

Di hadapan peserta FGD, Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs. Wilmar Marpaung, SH memaparkan kondisi dan situasi kamtibmas terkini yang ada di Sulawesi Utara. “Situasi kamtibmas di Sulawesi Utara dalam kondisi aman terkendali, TNI dan Polri di Sulawesi Utara selalu tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi,” ujar Kapolda. Ditambahkan juga selama ini TNI dan Polri di Sulut selalu bersinergi sehingga Sulut sulit disulut karena solid.

Dari hasil kajian diskusi yang dilaksanakan oleh Lemhanas bersama Fokopimda Sulut terkait NKRI sebagai Negara Poros Maritim, menurut Ketua Tim bisa disimpulkan untuk penggelaran alutsista TNI harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya adalah keadaan geografis. Disamping itu menurutnya harus dibahas bersama tentang batas laut dengan negara tetangga. Beliau juga mengingatkan agar lebih memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah terdepan (daerah perbatasan).

Pemerintah menurutnya harus juga didorong untuk membuat grand desain NKRI sebagai sebuah Negara Maritim. Dan yang lebih penting adalah sinergitas antar lembaga yang membidangi kelautan. “Seluruh stakeholder yang terkait dengan poros maritim ini harus betul-betul bersinergi, baik dari segi anggaran, regulasi maupun dari Sumber Daya Manusianya,” tegas Jenderal bintang dua ini.

Selain Tim Pengkaji Lemhanas RI, kegiatan ini dihadiri juga oleh Forkopimda Sulut diantaranya Gubernur Sulut yang diwakili Asisten III, Kapolda Sulut, Dan Lantamal VIII, Danrem yang diwakili Kasrem, Kepala Bakamla, Kabinda, Dan Lanudsri, Dosen Unsrat, Kepala DKP Sulut serta para peserta FGD lainnya.